Kelas kedua Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa (SPPB) bertema “Nasionalisme, Marxisme, dan Islamisme” untuk angkatan XI telah berlangsung pada Rabu, 18 Februari 2026, bersama Abdul Hakim, Dosen STISNU Kota Tangerang. Kelas ini merupakan semacam pengantar untuk memahami horison berpikir para pendiri bangsa. Maka, kelas ini fokus pada cara bekerja tiga isme dalam sejarah Indonesia, khususnya selama perjuangan kemerdekaan.
Abdul mengeksplorasi bagaimana ideologi ini berpotongan dan memengaruhi tokoh-tokoh kunci seperti Soekarno dan para pendiri Republik serta bagaimana persinggungan tiga ideologi ini diadaptasi dan disintesis untuk mengatasi kolonialisme dan tantangan pembangunan bangsa.
Menurutnya, nasionalisme tidak pernah lahir sebagai ide tunggal yang padu. Ia tumbuh dari kegelisahan elite terdidik—produk pendidikan kolonial yang ironis—namun memperoleh energinya dari penderitaan massa. Para intelektual merumuskan “bangsa” sebagai entitas politik modern, tetapi kaum tani dan buruh mengisinya dengan pengalaman konkret tentang pajak mencekik, kerja paksa, dan kelaparan struktural.
“Sementara,” lanjutnya, “agama [Islam] memasuki ruang ini dengan daya mobilisasi yang jauh lebih organik. Jika nasionalisme membutuhkan sekolah dan surat kabar, agama telah memiliki mimbar, ritual, dan jaringan otoritas moral yang mapan. Perlawanan terhadap kolonialisme dengan cepat diterjemahkan ke dalam bahasa kosmologis: penjajahan bukan sekadar penindasan politik, melainkan pelanggaran terhadap tatanan ilahi.”
Marxisme datang membawa perangkat analisis yang lebih dingin sekaligus lebih sistematis. Jika agama menyalakan “moral outrage” dan nasionalisme membangun solidaritas imajiner, Marxisme menawarkan diagnosis struktural: kolonialisme adalah ekspansi kapitalisme global, bukan sekadar dominasi rasial.
“Eksploitasi perkebunan, monopoli dagang, dan perampasan tanah dibaca sebagai bagian dari logika akumulasi modal dunia. Dalam perspektif ini, kemerdekaan nasional tanpa transformasi ekonomi hanyalah ilusi, sekadar mengganti penguasa tanpa mengubah struktur penindasan,” tambahnya.
Kelas ini juga menyentuh relevansi tiga ideologi ini dalam konteks sekarang, terutama dalam kaitannya dengan tantangan politik dan ekonomi yang ada di Indonesia. Para peserta pun mengajukan ragam pertanyaan tentang potensi rekonsiliasi antarideologi ini dan relevansi berkelanjutannya dalam menangani masalah modern.
