Berbicara mengenai demokrasi di Asia Tenggara, sebetulnya dari beberapa Indikator Indonesia masih sangat moderat. “Misalnya dilihat dari integritas penyelenggaraan pemilu, serta pemilihan presiden secara langsung sebanyak tiga kali telah terlaksana tanpa ada suatu konflik yang berarti,” ujar Reno Ranggi Koconegoro sebagai moderator.
Eva Sundari mengawali pemaparannya dengan sedikit memberikan beberapa advokasi yang ia lakukan selaku board di APHR (Asian Parliament Human Right) yang memiliki tugas mengamati dan memantau perkembangan pemilu.
Menurut Eva, Indonesia masih sangat relevan untuk dikatakan sebagai contoh demokrasi di Asia Tenggara. Pasalnya, banyak faktor yang menjadikan Indonesia cocok dikatakan demikian. Sebagai contoh, kekuatan negara Indonesia selama proses demokrasi berlangsung, tidak dijadikan sebagai alat untuk memperpanjang kekuasaan petahana. “Selama ini, Indonesia masih murni mengandalkan civil society,” katanya.
Lalu, Indonesia memiliki sistem penyelenggaraan pemilu yang baik dan struktural, mulai dari Bawaslu tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa sampai tingkat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). Semuanya berada di level prosedur kerja yang baik dan sistematis.
Selain itu, 40% calon legislatif dipenuhi oleh perempuan. “Ini sangat perlu diapresiasi karena sudah ada semangat yang lahir dari partai politik untuk mengangkat perempuan sebagai calon legislatifnya,” tutur Eva.
Ada dua hal yang menurut Eva menjadi suatu kebanggaan bagi dinamika politik kita saat ini. Pertama, bahwa pemilih hari ini semakin independen dalam menentukan siapa yang akan menjadi calon pemimpinnya. Dan ini harus segera diisi oleh pendidikan politik agar masyarakat tersebut menjadi pemilih yang cerdas/rasional.
Kedua, semakin menurunnya tren untuk beli suara (vote buying). Artinya, pemilih sudah cukup pintar untuk memastikan kualitas demokrasi yang baik dan terhindar dari anomali politik.
Titi Anggraini menambahkan Indonesia juga memiliki partisipasi pemilu (electoral participation) yang cukup tinggi. Ada beberapa indikator mengapa masyarakat masih percaya sistem demokrasi. Di antaranya, recovery, leksibilitas, inovasi, dan adaptasi terhadap lokal masing-masing. Keempat instrumen inilah yang menjadi karakter ketahanan demokrasi kita hingga hari ini.
“Adapun yang menjadi ancaman terhadap demokrasi backsliding adalah kudeta, kecurangan pada hari pemungutan suara dan manipulasi pemilu secara strategis. Misalnya penggunaan teknologi dan perluasan kekuasaan eksekutif. Di Indonesia hal ini tidak terjadi,” kata Titi.
Menurutnya, Indonesia masih tetap menjadi contoh pelaksanaan demokrasi untuk Asia Tenggara dilihat dari penyelenggaraan pemilu yang sistematis dan terbukti dengan jumlah suara yang mencapai satu miliar. Dilihat dari angka-angka GSOD, Indonesia masih baik, dan rata-rata tingkat pemilihnya masih cukup tinggi meski ada kelemahan dalam sistem demokrasi. Tapi, ini tidak mengurangi kepercayaan pemilih terhadap sistem tersebut.
“Ada beberapa poin yang akan menjadi tantangan demokrasi Indonesia ke depan. Di antaranya, kembalinya status quo dalam menguasai negara, penegakan hukum, oligarki politik, korupsi, pendidikan politik yang masih terpisah, dan ruang publik kita masih dikuasai politik sentimen,” jelas Titi.
Arif Agustin – MI
