Menurutnya, Bill Gates selaku swasta percaya bahwa pemerintah bisa berperan dalam mengatasi permasalahan publik. Ini pun sesuai dengan apa yang kita percaya di Indonesia di mana kita tidak begitu menganut mekanisme pasar tapi juga terlalu mengarah ke dominasi negara. Artinya, kita berada di tengah-tengah yang kita namakan sebagai ekonomi Pancasila yang terejawantah dalam pasal 33 di mana seluruh sumber daya alam dikelola pemerintah.

Di sini, relevansi dari kebijakan publik. “Kebijakan publik diejawantahkan melalui anggaran oleh pemerintah untuk setiap tahunnya melalui APBN [Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara] untuk melakukan proses kegiatan kenegaraan. Contohnya, untuk program-program kesehatan, ekonomi, bantuan sosial, dan lain-lain,” jelas Gusti.

Ia menyajikan data-data APBN yang relevan untuk menjelaskan latar belakang diberlakukannya pajak dalam setiap sektor, terutama sektor digital. Sementara, besarnya anggaran negara paling banyak disalurkan ke pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Hal ini pun bersifat relatif mengingat masa pandemi sejak Maret tahun lalu. Sehingga, anggaran negara 2021 fokus menangani pandemi dengan vaksinasi.

Tentu saja muncul beragam tantangan, antara lain, kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan dana yang tepat sasaran ke pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Artinya, perlu ada yang lebih besar untuk membiayai kegiatan pemerintah itu sendiri untuk, salah satunya, penanganan COVID 19.

Gusti juga memaparkan kebijakan strategis APBN 2021 untuk mendukung akselerasi pemulihan dan transformasi ekonomi ke arah lebih baik, khususnya melalui pajak. Karena itu, ada tujuh kebijakan strategis: pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, pangan, pariwisata, dan teknologi informasi.