Ketimpangan masih menjadi isu hangat di negara kita, khususnya perdesaan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan dengan cara membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Instrumennya adalah koperasi desa (Kopdes). Hal ini sejalan dengan gagasan Bung Hatta bahwa koperasi merupakan soko guru ekonomi nasional.
Diskusi Serial Alumni Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa (SPPB), Megawati Institute kembali hadir dengan membahasnya bersama Muhammad Irvan Mahmud Asia, Direktur Eksekutif Pusat Pengkajian Agraria dan Sumber Daya Alam (PPASDA) dan Alumnus SPPB, Angkatan VIII, pada Selasa, 28 Oktober 2025 via Zoom. Pertemuan yang dipandu Tubagus A. Micail, Alumnus SPPB, Angkatan VIII, ini bertema “Koperasi Desa dan Ekonomi Nasional” dengan penekanan pada koperasi desa sebagai solusi untuk pembangunan ekonomi nasional dan fokus pada Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) serta alokasi anggaran desa.
Irvan membahas pentingnya koperasi dalam perekonomian Indonesia, khususnya Koperasi Desa Merah Putih, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal dan mengurangi kemiskinan. Dia menyoroti perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan lokal, pelatihan yang tepat, dan modal yang cukup untuk memastikan keberhasilan koperasi. Menurutnya, banyak tantangan yang dihadapi oleh koperasi, termasuk peraturan diskriminatif dan aturan yang tumpang tindih di sektor ekonomi. Karena itu, kita harus belajar dari kesalahan masa lalu, antara lain, dengan pendekatan pengembangan koperasi dengan cara yang lebih alami dan bottom-up.
Irvan juga membahas pentingnya membangun koperasi yang berfokus pada pertanian dan perikanan di desanya dengan menyoroti kebutuhan untuk mengatasi masalah seperti kapitalisasi, penyimpanan, dan akses ke mesin pertanian.
“Kita meningkatkan rantai distribusi untuk memastikan petani menerima produk secara langsung, merujuk pada upaya Presiden Prabowo untuk merampingkan distribusi pupuk, dan menekankan pentingnya keamanan pangan, terutama mengingat ketidakpastian geopolitik dan iklim, dan menyerukan pendekatan bottom-up untuk pengembangan koperasi, membedakannya dari inisiatif pemerintah sebelumnya,” katanya.
Pertemuan ini juga menyinggung peran koperasi dalam mengatasi tantangan ekonomi dan mengurangi kerusuhan sosial, khususnya dalam konteks tren urbanisasi Indonesia dan ketidakpastian ekonomi. Salah satu fungsi pentingnya adalah menjadi jembatan antara daerah perdesaan dan perkotaan demi meningkatkan rantai pasokan, menciptakan peluang ekonomi, dan mengurangi ketimpangan.
