Ia memperlihatkan konsolidasi tersebut melalui besarnya populasi Muslim Indonesia yang ternyata tidak sejalan dengan domimasi partai politik Islam di Indonesia. Hal ini tampak dari tiga periode Pemilu yang dilaksanakan pada 1999, 2004, dan 2009. Hakim berpendapat, faktor kemajuan konsolidasi demokrasi ini disebabkan berkembangnya Islam kultural di negeri ini pada akhir 1970-an. Para pendukung Islam cultural membenarkan sekularisasi sebagai proses yang diperlukan untuk mengatasi tantangan modernitas.

Pencapaian yang paling signifikan dari Islam kultural adalah penerimaan Pancasila sebagai platform politik bersama dan yakin Muslim Indonesia bahwa negara sekuler adalah bentuk akhir dari entitas politik dalam masyarakat plural dan multikultural. “Ini berarti bahwa tidak ada konsep tunggal negara dalam tradisi Islam serta tidak ada partai politik tunggal bisa mengklaim representasi sah aspirasi Islam,” ungkap Hakim.

Perkembangan demokrasi di Indonesia juga merupakan counter terhadap argumen Huntington bahwa Islam tidak kompatibel dengan demokrasi. Kegagalan eksperimen demokrasi yang terjadi di dunia Arab ternyata tidak berlanjut pada dunia Islam non-Arab. Negara-negara Islam di Asia dan Afrika justru memperlihatkan kemajuan demokrasi. Kemajuan dan regresi terhadap pemerintahan otoriter dalam proses transisi tidak terletak pada tradisi keagamaan tetapi tergantung pada dinamika politik internal serta pengaruh politik eksternal.

“Konsolidasi demokrasi di Indonesia telah menunjukkan kesalahan dari ‘perangkan pemilu yang bebas’ di mana partai-partai politik Islam yang berpartisipasi dalam pemilu yang bebas dan terbuka sebagai cara untuk mengakhiri demokrasi itu sendiri,” tegas Hakim.