Oleh Willy Medi Christian Nababan
JAKARTA, KOMPAS — Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P Megawati Soekarnoputri menerima kunjungan silaturahmi dari para tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa. Dalam pertemuan, Megawati menyoroti adanya kesenjangan antara para perencana kebijakan di pusat dan masyarakat yang terdampak di daerah.
Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Megawati Institute Hilmar Farid mengutip ucapan Megawati seusai pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih dua jam di Gedung Megawati Institute, Jakarta, Senin (22/6/2026). Pertemuan dihadiri sejumlah tokoh kunci Gerakan Nurani Bangsa (GNB), antara lain istri dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, beserta putrinya, Inayah Wahid dan Alissa Wahid.
Selain itu, hadir pula Ignatius Kardinal Suharyo, Pendeta Gomar Gultom, dan Romo Franz Magnis-Suseno SJ. Hadir pula akademisi Karlina R Supelli dan Francisia Seda, mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, mantan komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, Andi Widjajanto dari Laboratorium Indonesia atau Lab 45, serta pendiri Nalar Institute Yanuar Nugroho.
Hilmar menyampaikan, peringatan Megawati untuk mendekatkan diri dengan rakyat secara spesifik mencuat ketika mereka mendalami isu pembangunan food estate dan perluasan kelapa sawit di Papua yang memicu tersingkirnya masyarakat lokal. Megawati menyoroti adanya kesenjangan pemahaman sosial kultural yang tajam antara perencana kebijakan di pusat dan masyarakat yang terdampak di daerah.
Berkaca dari pengalamannya yang berulang kali turun langsung membaur dan mengikuti tradisi bakar batu di Papua, Megawati menilai kedekatan pemimpin dengan keseharian warga kini kian terkikis. Keputusan-keputusan penting sepertinya diambil dari jauh oleh pihak yang belum mengenal betul kondisi sosiologis masyarakat tersebut.
”Perasaan kedekatan dengan keseharian orang di sana dinilainya sekarang ini kurang karena sepertinya keputusan-keputusan penting diambil dari jauh oleh orang-orang yang mungkin belum mengenal kondisi tersebut dengan baik,” ungkap Hilmar.
Pengambilan keputusan terpusat juga diarahkan pada penanganan masalah ekonomi. Hilmar mengungkap pentingnya pemangku kebijakan tidak hanya sibuk berdebat mengenai hal-hal di tataran tinggi, sementara permasalahan riil yang menimpa masyarakat di bawah justru tidak tertangani.
Gelombang demo mahasiswa
Selain menyoroti kesenjangan pembuat kebijakan dan masyarakat, pertemuan juga sempat menyinggung dinamika gerakan mahasiswa yang belakangan mulai bermunculan di sejumlah daerah. Berkaca dari pengalamannya melihat situasi politik di masa lalu, Megawati yang kini memimpin PDI-P secara khusus menitipkan pesan kehati-hatian. Ia mewanti-wanti agar pergerakan mahasiswa senantiasa dijaga dan diorganisasi dengan baik.
Megawati, kata Hilmar, berharap agar tragedi dan kejadian kekerasan seperti pada tahun 1998 tidak terulang kembali di masa kini. Untuk itu, Megawati meminta keterlibatan lebih jauh dari kalangan akademisi, mengingat mereka memiliki jaringan yang tersebar hingga ke sejumlah daerah.
Selain itu, Hilmar menekankan pentingnya ruang dialog tatap muka seperti yang digagas GNB. Di era dominasi platform dan algoritma media sosial saat ini, mispersepsi sangat rentan terjadi. Kehadiran ruang perjumpaan tatap muka langsung diharap mampu menyamakan persepsi secara jernih tanpa distorsi.
Mengasah nurani
Sementara itu, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan, kehadiran GNB bertujuan untuk saling berbagi informasi terkait jalannya roda pemerintahan dan dinamika kemasyarakatan saat ini. Ia mengibaratkan dialog ini layaknya perbincangan hangat keluarga antara orangtua dan anak, atau sesama tokoh yang pernah mengemban amanah mengurus negara dalam menjaga kehidupan kebangsaan.
GNB merasa perlu mengonfirmasi berbagai temuan dan aspirasi dari masyarakat langsung kepada Megawati. Langkah ini diambil mengingat rekam jejak dan pengalaman politik Megawati yang dinilai sudah memiliki ”asam garam” yang sangat panjang di Tanah Air.
Adapun mantan Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengkritisi proses pembuatan legislasi belakangan ini yang minim konsultasi publik. Apa yang disuarakan oleh masyarakat kerap tidak tecermin dari undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah.
”Bahkan, apa yang disuarakan oleh masyarakat tidak tecermin dari undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah,” ucapnya.
Di sisi lain, Ignatius Kardinal Suharyo mengatakan, berbagai pertemuan dan pertukaran gagasan yang dilakukan GNB penting agar nurani bangsa tidak tumpul dalam membaca realitas. Dengan demikian, publik bisa melihat realitas secara tajam dan jernih.
”Tidak dengan emosi, tidak dengan kepentingan, tetapi sungguh-sungguh murni untuk kepentingan bangsa kita,” ujarnya.
Sumber: Kompas.id
