Soekarno Bukan Perusak Demokrasi

Kuliah umum bertema “Konstitutante dan Demokrasi Tepimpin” bersama John Roosa, sejarawan dan dosen di University of British Columbia.

Bagikan:

Salah satu kajian penting dalam sejarah Indonesia adalah diskursus tentang dekade 1950-an yang sering disalahpahami sebagai satu fase di mana Soekarno memiliki kecenderungan otoriter. Padahal, ada dinamika historis yang terjadi pada masa itu, antara lain, kabinet yang sering berganti dan ketidakstabilan politik. Karena itu, pada Senin, 03 Agustus 2026, Megawati Institute mengadakan diskusi/kuliah umum bertema “Konstitutante dan Demokrasi Tepimpin” bersama John Roosa, sejarawan dan dosen di University of British Columbia di Jalan Diponegoro No. 56, Menteng, Jakarta Pusat.

Roosa merupakan seorang akademisi yang menulis beberapa buku tentang sejarah Indonesia, antara lain, Dalih Pembunuhan Massal (2008) dan Riwayat Terkubur (2024). Hampir semua karya Roosa bicara tentang peristiwa 1965. Namun, pada kesempatan ini, ia meneliti tentang dinamika politik yang terjadi pada dekade 1950-an di Indonesia, yakni peristiwa sejarah Konstituante dan Demokrasi Terpimpin.

Dalam pengantar kuliahnya, Roosa berbicara tentang karya-karya yang terkait peristiwa dekade 1950-an di Indonesia. Karya-karya itu banyak tetapi ia hanya menyebutkan beberapa, yaitu The Decline of Constitutional Democracy (1962) dari Herb Feith (1930-2001), The Transition to Guided Democracy (1996) dari Dan Lev (1933-2006), The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio-Legal Study of the Indonesian Konstituante, 1956-1959 (1992) dari Adnan Buyung Nasution (1934-2015), dan The Idea of Indonesia (2008) dari Robert Elson.

Semuanya menyimpulkan bahwa Sukarno adalah aktor utama yang membubarkan Konstituante dan orang yang merusak demokrasi konstitusional di Indonesia.

“Namun, Dan Lev mengubah pandangannya. Dalam tulisan-tulisannya belakangan, dia menyatakan bahwa Sukarno bukan orang yang bertanggung jawab atas rusaknya demokrasi konstitusional. Dia merevisi kesimpulannya dengan menyatakan bahwa tentara yang melakukannya. Sukarno justru melakukan apa yang ia bisa dalam mempertahankan persatuan di tengah dinamika politik yang terjadi,” kata Roosa mengutip Dan Lev, “On the Fall of the Parliamentary System”, dalam Democracy in the 1950s and 1990s (1994) dan “In Search of a Complex Past,” in Indonesia—The Presence of the Past (2007).

Roosa juga menjelaskan faktor-faktor lain, yaitu gerakan antikomunisme, PRRI/Permesta, dan tidak adanya titik temu dalam Konstituante. Jadi, Demokrasi Terpimpin bukan sebuah ide yang muncul begitu saja.

Lainnya