Pancasila sebagai dasar negara menjadi pembahasan yang tak akan pernah usai mengingat implementasinya tak akan pernah mencapai final. Apalagi, kritik akan selalu muncul di tengah perkembangan zaman yang semakin kompleks.

Hal ini yang melatarbelakangi Megawati Institute mengadakan diskusi publik via Zoom bertema “Pancasila dalam Tindakan Ekonomi” pada Kamis, 04 Juni 2020, dengan menghadirkan Ahmad Erani Yustika dari Universitas Brawijaya, Mukhaer Pakkanna dari Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD), dan Poppy Ismalina dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Erani, dalam pemaparannya, menekankan bahwa secara normatif tidak mungkin pembangunan ekonomi dalam suatu negara bisa jalan tanpa ada nilai-nilai yang digali dari sistem dari yang ideologi negara yang menjadi konsensus bersama, yaitu Pancasila.

 “Pembangunan ekonomi menjadi salah satu perhatian menonjol dalam gerak suatu negara. Secara normatif, pembangunan ekonomi didorong oleh nilai-nilai yang tergali dari ideologi negara. Secara positif, pembangunan ekonomi dijalankan dan dikoreksi dengan ilmu pengetahuan yang mengabdi kepada pandu nilai-nilai tersebut,” katanya.

Erani juga menekankan pentingnya imperatif moral melampaui insentif material. Dalam hal ini, ia mengutip pemikiran Adam Smith (1759) bahwa promosi kaum kaya dan (sebaliknya) pengabaian kelompok melarat adalah korupsi terhadap moral (the corruption of moral sentiments). Dengan kata lain, Smith dalam teori ekonominya menekankan keseimbangan antara tanggung jawab yang ada di bumi dengan nilai yang ada di langit.

Sementara itu, Mukhaer menyoroti pentingnya membumikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas sehari-hari, terutama dalam tindakan ekonomi. Menurutnya, saat ini merupakan waktu yang tepat di mana kita tidak hanya berbicara Pancasila dalam tataran teori melainkan juga dalam implementasi dalam bentuk kebijakan. Kebijakan normal baru (new normal) yang akan kita jalani bersama misalnya.

“Sejatinya, new normal tidak semata diskusi tentang protokol kesehatan dan gaya hidup. Lebih substantif, terjadi perubahan paradigma berpikir, kebijakan, dan tindakan terutama di bidang ekonomi,” katanya.

Dalam konteks lebih luas, Poppy menekankan pentingnya kita kritis terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem kebijakan, program, dan tindakan ekonomi di Indonesia.

Ia berangkat dari beberapa pertanyaan: Apakah sistem ekonomi Indonesia tidak berdasarkan nilai-nilai Pancasila? Apakah nilai-nilai Pancasila terisolasi dalam kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia? Apakah program-program kerja di bidang ekonomi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila?

Dalam menjawab berbagai pertanyaan tersebut, Poppy menyampaikan, antara lain, riset akademik yang harus dilakukan. Riset harus memiliki rerangka penelitian (research framework) yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik serta memberikan basis-basis pemikiran untuk membentuk rerangka riset tersebut.

Diskusi dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno ini masih akan berlanjut dengan tema-tema di seputar keadilan dan tindakan politik yang rencananya akan diadakan pada 11 dan 18 Juni 2020.