Skalanews - Sebanyak 137 juta penduduk Indonesia menjalani hidup dengan kondisi tidak layak jika mengacu pada konsep kehidupan yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Hidup layak tidaklah hanya sekadar mempertahankan kehidupan.

Fakta tersebut merupakan hasil kajian dari Lembaga Riset Sigma Phi. Peneliti Sigma Phi Muhammad Nalar mengatakan, berdasarkan konstitusi kehidupan yang layak harus diukur dari pemenuhan basic rights atau hak dasar.

Dari studi yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan enam indikator yang harus terpenuhi hingga seseorang dapat dikatakan hidup layak.

"Mengacu dari konstitusi, seseorang dapat dikatakan memiliki kehidupan yang layak apabila kesehatan, pendidikan, pekerjaan, pangan, air minum, dan perumahannya terpenuhi. Bila dihitung menggunakan keenam indikator tersebut, 137 juta penduduk Indonesia tidak hidup dengan layak sepanjang tahun lalu," katanya dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (16/8).

Oleh karena itu, menurutnya diperlukan pengembangan mirroring data garis kemiskinan yang didasarkan kepada garis kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Garis Hidup Layak serta penyesuaian terhadap garis kemiskinan menurut Bank Dunia.

Saat ini, BPS mengunakan basic need approach untuk menghitung penduduk yang masuk dalam garis kemiskinan. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan bukan makanan).

"Kita harus mengubah penghitungan mengenai kemiskinan. Tidak lagi bicara soal ketidakmampuan, akan tetapi bagaimana masyarakat di Indonesia dapat hidup layak yang mana hak-hak dasarnya harus terpenuhi lebih dulu," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Antropolog Senior Mohamad Sobary menyampaikan bahwa kemiskinan struktural masih berlangsung meskipun kajian mengenai pengentasan kemiskinan sudah dilaksanakan sejak 1970.

"Sudah dari dulu studi mengenai kemiskinan dilakukan. Akan tetapi bisa kita lihat dan saksikan semua bahwa kemiskinan struktural masih terjadi dan itu tidak boleh diabaikan," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Megawati Institute Arif Budimanta menambahkan Presiden Joko Widodo sudah cukup berhasil menanggulangi kemiskinan secara struktural melalui berbagai program bantuan yang digelontorkan. Mulai dari program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Pintar Indonesia hingga Program Keluarga Harapan.

Akan tetapi, sambung Arif, agar program dan kebijakan tersebut kian efektif maka diperlukan pemetaan permasalahan yang lebih presisi sehingga potensi ketidaktepatsasaran dapat diminimalisir. Target Sustainable Development Goals (SDG's) yang memuat antara lain tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, hidup sehat dan kesejahteraan serta seterusnya pun diyakini dapat tercapai

"Maka dengan itu konsep hidup layak menjadi penting karena akan berguna mengantarkan Indonesia mencapai tujuan SDG's pada 2030," jelasnya. (deddi bayu/bus)